PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PERSPEKTIF PERENCANAAN PUBLIK

Sejarah dan Konsep

Perencanaan strategis pada awalnya muncul sekitar 25 tahun yang lalu (sejak buku ini diterbitkan) dalam sektor-sektor yang bersifat pribadi. Hal ini berakar dari  keinginan terhadap kebutuhan akan perubahan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan secara cepat untuk perencanaan secara efektif dan mengatur masa depan perusahaan mereka ketika masa depan itu sendiri kepastiannya berkembang tidak menentu.

Menurut Steiner (1969), Pada era akhir 1960-an ada 3 bagian besar dari gabungan industri-industri besar di Amerika yang saat itu menjalankan konsep perencanaan strategis. Pada pertengahan era 1980-an, lebih dari setengah perusahaan-perusahaan dagang umum di Negara Amerika menerapkan beberapa konsep perencanaan strategis pada perusahaan mereka (Denhardt, 1985).

Dalam perkembangannya, perencanaan strategis mulai dijadikan solusi atas berbagai permasalahan. Taylor (1984) mengidentifikasikan 5 ciri utama dari perencanaan strategis yang diterapkan pada tahun-tahun tersebut, yaitu; Kontrol pusat, Konsep inovasi, Manajemen strategis, Perencanaan politik, Proyeksi masa depan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bryson, Freeman, dan Roering (1986) yang mengatakan bahwa ada 5 model yang membangun sebuah perencanaan strategis, yakni; Kebijakan Harvard, Portofolio, Ekonomi industri, Stakeholder, Proses-proses keputusan.

Secara umum kerangka utama sektor publik dalam perencanaan strategis tergambar dalam akronim SWOT ( Strengths = Kekuatan, Weaknesses = Kelemahan, Opportunities = Kesempatan, Threats = Hambatan) yang merupakan dasar dalam menentukan tindakan strategis dalam mencapai tujuan secara obektif terhadap kunci isu utama.

 Sorkin, Ferris dan Hudak (1984) mengatakan bahwa ada 7 langkah dasar dalam mengidentifikasikan permasalahan dalam level komunitas, yaitu;

1.      1.         Memahami lingkungan
2.      Memilih isu kunci
3.      Membuat visi, misi dan  tujuan
4.      Melakukan analisa eksternal dan internal
5.      Mengembangkan tujuan, objektivitas dan strategi dengan pendekatan tertentu terhadap masing-masing isu
6.      Mengembangkan implementasi perencanaan untuk menentukan tindakan strategis
7.      Memantau, memperbaharui dan mendeteksi.

Konsep-konsep seperti yang dijelaskan diatas dapt digunakan sebagai definisi  perencanaan strategis yang dapat diaplikasikan pada sektor publik dengan fokus perencanaan strategis untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pandangan dari Literatur Perencanaan

            Berdasarkan pertimbangan berikut; Bahwa ada dua sisi didalam perencanaan  publik dan perencanaan strategis yang saling terkait satu sama lain  dan terhubung melalui satu jalur. Disalah satu sisinya orang-orang sibuk dalam pekerjaan mengembangkan   dan merumuskan  model-model perencanaan strategis agar dapat diterapkan pada sektor publik. Disisi lain, sekelompok orang juga sibuk dengan kegiatan mengembangkan dan merumuskan model-model proses perencanaan agar dapat digunakan dalam sektor publik. Tidak ada kemajuan yang berarti, karena belum ada kesamaan pandangan. sementara itu terjadi pembauran antara kedua sisi tesebut. Metapora ini menggambarkan penggabungan antara perencanaan strategis dan perencanaan publik yang terjadi pada dekade 1960an sampai dengan dekade 1980an. Beberapa tokoh perencana pada masa itu adalah; Davidoff dan Reiner (1962), Altshuler (1965), Etzioni (1967),  dan Friedmann (1973).

            Namun pada dekade 1980an, kesamaan pandangan kedua persepsi itu mulai terbuka,  dan beberapa ahli dibidang perencanaan tersebut ikut terlibat di dalamnya. Mereka mulai memandang dan menyimpulkan  bahwa perencanaan strategis dapat diaplikasikan  pada perencanaan publik. Beberapa tokohnya adalah; Bryson, Van De Ven, Roering (1986), Lang (1986), dan Tomazin (1985).

            Di dalam perjalanannya, bukan hanya kritik terhadap perencanaan publik, tetapi juga gambaran perbedaan, jarak dan tujuan pada perencanaan strategis  yang diterapkan pada perencanaan publik dapat digambarkan dalam sebuah analisis perencanaan publik sebagaimana yang diajarkan pada lembaga pendidikan perencanaan. Penjelasan analisis tersebut sebagai berikut;

1.      Perencanaan  yang berorientasi pada tindakan, hasil dan implementasi

Sekelompok ahli perencana yang memandang bahwa antara perencanaan strategis dan perencanaan publik  dari segi orientasi tujuan tindakan dan hasilnya atau dengan kata lain paham ini memandang perencanaan tersebut relevansinya dalam hal pengambilan keputusan. Informasi perencanaan yang relevan dan analisisnya dalam proses pengambilan keputusan inilah yang pada akhirnya menjadi dasar kritikan yang penting bagi perencanaan secara konfrehensif bagi paham ini. Hal ini dimulai pada dekade 1950an hingga saat ini. Beberapa tokohnya adalah; Walker (1950), Meyerson (1956), Banfield (1959), Altshuler (1965), dan Bolan (1967).

2.      Perencanaan yang berorietasi pada nilai dan keberagaman partisipasi dalam proses perencanaan

Dalam perspektif ini, sekelompok ahli perencana memandang  bahwa perencanaan strategis merupakan suatu partisipasi atau kerja sama  yang menjadi dasar bagi prosesnya di dalam perencanaan itu sendiri. Menurut paham ini isu-isu kebijakan yang relevan tentang partisipasi didalam sebuah perencanaan bukan hanya dalam perencanaan strategis saja tetapi juga dalam perencanaan publik. Paham ini mulai berkembang sejak 1969 sampai sekarang. Beberapa tokohnya adalah; Davidoff (1965), Arnstein (1969), Goodman (1971),  Catanese(1974), Clavel (1983), Denhardt (1985).

3.      Perencanaan yang lebih menekankan pada pemahaman terhadap kondisi komunitas, mendalami potensi dan kelemahan melalui pemahaman lingkungan sekitar.

Sebuah konstribusi penting yang ditawarkan oleh perencanan strategis terhadap perencanaa publik adalah pemahaman terhadap kondisi lingkungan. Dimana yang menjadi perhatian adalah objektivitas terhadap potensi dan kelemahan dari  sebuah permasalahan yang dihadapi. Hubungan antara sistem, kegiatan dan manusia dalam lingkugan tersebut menjadi kajian utama dalam analisis ini. Beberapa tokohnya adalah; McHarg (1969) Perry dan Watkin(1977).

4.      Perencanaan yang bertujuan  meningkatkan persaingan sehat sebagai sebuah tradisi dalam sebuah komunitas.

Konsep ini sebenarnya secara eksplisit tersirat dalam maksud dan tujuan perencanaan itu sendiri yang merupakan sebuah strategi yang kompetitif dalm pencapaian tujuan perencanaan. Jika semua negara, kota atau wilayah yang dalam kondisi siap bersaing,  hal ini bukanlah berita yang baik bagi seorang perencana. Ini dapat menyebabkan kejenuhan dalam perencanaan. Perlu adanya upaya peningkatan kualitas hasil nyata agar tercipta sebuah persaingan yang sehat dalam perencanaan dalam perspektif kompetisi. Perbedaannya adalah dalam perencanaan strategis potensi sebuah komunitas digali dan dikembangkan agar dapat berkompetisi dengan yang lain sedangkan dalam perencanaan publik hanya menggambarkan kondisi saja, misalnya kondisi kejatuhan ekonomi, masalah-maslah sosial dan kesehatan  dari sebuah komunitas.

5.      Perencanaan yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan dalam konteks potensi dan permasalahan sebuah komunitas

Menurut paham perencanaan strategis, perencanaan publik dinilai bersifat tradisional, sebuah perencanaan konfrehensif jangka panjang yang hanya menilai suatu permasalahan dari satu dimensi saja. Sementara itu sebuah permasalahan mempunyai berbagai sisi yang harus dinilai secara efektif dan efisien, terkait dengan keuntungan dan kerugian yang akan dialami. Hal inilah yang yang menjadi dasar dalam penggambaran kekuatan dan kelemahan sebuah permasalahan ditinjau dari perspektif potensi dan kelemahan yang ada dalam sebuah komunitas. Diskusi tentang kekuatan dan kelemahan ini berawal dari literatur ekonomi tentang keuntungan kompetisi. Beberapa tokohnya; Tiebout’s (1956), Krumholz (1982).

Pandangan Para Ahli Perencana

            Menurut para ahli perencanaan, penerapan perencanaan strategis pada sektor publik bersifat relatif sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada sektor tersebut. Analisis proyeksi kondisi suatu permasalahan adalah kunci dari pendekatan perencanaan strategis. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan pendekatan yang dilakukan oleh perencanaan publik secara konvensional. Terkadang permasalahan yang terjadi tidak ada dalam teori perencanaan tetapi didapat dalam praktek atau implementasi perencanaan itu sendiri.